BAB I
PERISTIWA SEKITAR PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945 DAN PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN INDONESIA
PERISTIWA SEKITAR PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945 DAN PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN INDONESIA
A. UPAYA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA
1. BPUPKI
Pada tanggal 1 Maret 1945 pemerintah pendudukan Jepang di
bawah pimpinan Letjen Kumakici Harada mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi
Cosakai ( BPUPKI ) untuk menghadapi situasi kritis. Susunan anggota pengurusnya
adalah 1 orang ketua 2 orang ketua muda dan 60 orang anggota. BPUPKI mulai
bersidang pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 untuk merumuskan dasar
Negara dan UUD.Akhirnya pada tanggal 22 Juni 1945 lahirlah Piagam Jakarta.
Pada tanggal 14 Juli 1945 BPUPKI melaksanakan sidang yang
kedua untuk menerima laporan dari ketua panitia ( Soekarno ) yang terdiri dari
3 keputusan yaitu :
a. Pernyataan Indonesia merdeka
a. Pernyataan Indonesia merdeka
b. Pembukaan UUD
c. Batang Tubuh UUD
2.
PPKI
Setelah BPUPKI selesai melaksanakan tugasnya, maka Jepang
segera membubarkannya dan membentuk PPKI ( Dokuritsu Junbi Iinkai ) pada
tanggal 7 Agustus 1945 yang berjumlah 21 orang dan tanpa sepengetahuan Jepang
ditambah 6 orang anggota sehingga PPKI sudah diambil alih sebagai alat
perjuangan rakyat Indonesia dan bukan semata-mata badan yang dikehendaki
Jepang.
Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 kota Hirosima dan Nagasaki
dibom atom oleh sekutu, sehingga Jepang bertekuk lutut pada sekutu. Sementara
Soekarno, Muhammad Hatta dan Radjiman dipanggil oleh Jenderal Terauchi di
Dalat-Vietnam untuk menerima kemerdekaan dari pemerintah Jepang.
B. PROSES PERUMUSAN NASKAH PROKLAMASI
Berita penyerahan Jepang terhadap Sekutu tidak bisa
ditutup-tutupi lagi, oleh karena itu golongan pemuda mendesak Bung Karno dan
Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan namun para golongan tua
berpendapat harus dimusyawarahkan dulu dengan PPKI karena merupakan alat
perjuangan. Akhirnya tanggal 16 Agustus pagi Bung Karno dan Bung Hatta diculik
oleh golongan pemuda dan dibawa ke Rengas Dengklok ( selatan Karawang ).
Jam 12 malam akhirnya mereka ke rumah Laksamana Muda Tadashi
Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Rumusan naskah Proklamasi yang asli
adalah tulisan tangan Bung Karno dan diketik oleh Sayuti Melik dengan beberapa
perubahan, seperti kata tempoh diganti tempo, masalah tanggal dan yang
menandatangani naskah proklamasi.
C. MAKNA PROKLAMASI BAGI BANGSA INDONESIA
Pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00 hari Jum’at dibacakan
teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sebelumnya dilakukan pengibaran
bendera Merah Putih dan sambutan Walikota Soewiryo dan dr Muwardi. Peristiwa
besar itu hanya berlangsung selama kurang lebih satu jam dengan penuh khidmat,
sekalipun sangat sederhana namun membawa perubahan yang luar biasa dalam
kehidupan bangsa Indonesia yaitu Indonesia bebas dari belenggu penjajah.
D. PEMBENTUKAN BADAN KELENGKAPAN NEGARA
Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI melakukan rapat yang
membahas :
1. Penetapan dan pengesahan Pembukaan UUD 1945
1. Penetapan dan pengesahan Pembukaan UUD 1945
2. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
3. Pembentukan Badan Komite Nasional sebagai pembantu
presiden
Pada tanggal 19 Agustus 1945 PPKI mengadakan rapat lanjutan
yang menghasilkan :
1. Penetapan 12 menteri yang membantu tugas presiden
2. Membagi wilayah Indonesia menjadi 8 Propinsi
Untuk menghadapi kekuatan Jepang dan Sekutu pemerintah
Indonesia membentuk Badan Kemanan Rakyat ( BKR ) pada tanggal 22 Agustus 1945
yang berada di bawah wewenang KNIP. Oleh karena datangnya pasukan Sekutu dan
NICA yang silih berganti sehingga pemerintah memutuskan dibentuknya Tentara Keamanan
Rakyat ( TKR ) pada tanggal 5 Oktober 1945.Pada tanggal 1 Januari 1946 diubah
menjadi Tentara Keselamatan Rakyat ( TKR ) lalu tanggal 26 Januari berubah
menjadi Tentara Republik Indonesia ( TRI ). Untuk menyempurnakan TRI maka
pemerintah membentuk Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) tanggal 7 Juni 1947.
BAB II
KONFLIK INDONESIA-BELANDA TAHUN 1945-1949
KONFLIK INDONESIA-BELANDA TAHUN 1945-1949
A. PETA WILAYAH PENDUDUKAN BELANDA
Setelah Indonesia merdeka tidak berarti Indonesia bebas dari
segala bentuk penguasaan asing tapi masih berhadapan dengan Belanda yang ingin
mencoba kembali menananmkan kekuasaannya. Belanda menggunakan berbagai macam
cara untuk bisa kembali berkuasa seperti, membonceng pada pasukan sekutu dan
pembentukan Negara-negara boneka. Pembentukan Negara boneka bertujuan untuk mengepung
kedudukan pemerintah Indonesia atau mempersempit wilayah kekuasaan RI. Setiap
ada perjanjian selalu diingkari oleh Belanda. Belanda hanya mengakui wilayah RI
meliputi Jawa dan Sumatera yang di dalamnya berdiri Negara-negara boneka
bikinan Belanda.
B. PERBEDAAN IDIOLOGI DAN STRATEGI DALAM MENGHADAPI BELANDA
Pada tanggal 1 Nopember 1945 pemerintah mengeluarkan
maklumat Politik dengan tujuan agar kedaulatan RI diakui dan agar di Indonesia
terbentuk dan berkembang partai Politik.Namun kemauan itu diselewengkan dengan
terjadinya pergeseran bentuk pemerintah dari bentuk Kabinet Presidensial ke
Kabinet parlementer.Sutan Syahrir terpilih sebagai Perdana Menterinya.
Pemerintah Sutan Syahrir berkeinginan mempertahankan kemerdekaan Indonesia
melalui jalur diplomasi bukan dengan kekuatan senjata. Hal inilah yang
menimbulkan pro kontra terhadap strategi menghadapi Belanda. Konflik ini
dimanfaatkan oleh Belanda untuk melancarkan Agresi militernya.
C. WILAYAH PENDUDUKAN BELANDA DAN
PUSAT-PUSAT KONFLIK INDONESIA-BELANDA DI BERBAGAI DAERAH
Pada tanggal 15 September 1945 sekutu masuk ke Indonesia dan
membonceng NICA ( Belanda ) yang bertujuan untuk menjajah kembali Bangsa
Indonesia sehingga terjadi pertempuran Ambarawa, Bandung Lautan Api,
Pertempuran di Sulaswesi Selatan, Peristiwa Merah Putih di Minahasa,
Pertempuran Medan Area, 5 Hari di semarang, Puputan Margarana, dsb.
Untuk menghentikan tembak menembak antara RI-Belanda maka
mulai 10 Nopember 1946 diadakan perundingan Linggajati (ditanda tangani 25
Maret 1947) yang isinya :
1. Belanda mengakui secara defakto wilayah RI atas Jawa, Sumatera dan Madura
1. Belanda mengakui secara defakto wilayah RI atas Jawa, Sumatera dan Madura
2. RI-Belanda akan membentuk NIS dengan nama RIS
3. RI-Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dan Ratu
Belanda sebagai ketuanya.
4. Belanda harus meninggalkan wilayah RI selambat-lambatnya 1 Januari 1949.
4. Belanda harus meninggalkan wilayah RI selambat-lambatnya 1 Januari 1949.
Ternyata Belanda menghianati isi perjanjian tersebut dan
melakukan Agresi Militer I tanggal 21 Juni 1947 sehingga mendapat reaksi PBB.
Penghentian tembak menembak dilakukan tanggal 1 Agustus 1947 dan DK PBB
membentuk KTN yang anggota-anggotanya :
1. Australia ( Wakil Indonesia ) : Richard Kirby
1. Australia ( Wakil Indonesia ) : Richard Kirby
2. Belgia ( Wakil Belanda ) : Paul Van Zeeland
3. USA ( Penengah ) : Dr. Frank Graham
Anggota KTN tersebut membantu pihak RI-Belanda untuk
mengadakan perundingan di atas geladak Kapal Amerika USS RENVILLE ( 8 Desember
1947 ) dan ditandatangani tanggal 17 Januari 1948 yang isinya :
1. Belanda mengakui wilayah RI yang sedang diduduki ( Yogyakarta )
1. Belanda mengakui wilayah RI yang sedang diduduki ( Yogyakarta )
2. TNI harus hijrah ke daerah RI
3. RI merupakan bagian dari RIS
4. Dalam jangka waktu ± 6 bulan sampai 1 tahun akan diadakan
pemilu untuk membentuk dewan konstitusi RIS.
Namun tidak semua masyarakat Indonesia menyetujui isi
perjanjian tersebut, seperti SM Kartosuwiryo yang mendirikan DI / TII,
Pemberontakan PKI Madiun ( Muso ) 1948. Belanda bertekad untuk menghapus RI dan
menghancurkan kekuatan TNI. Untuk iti Belanda melakukan Agresi militer II
tanggal 19 desember 1948. Belanda menyerbu Yogyakarta dan menawan presiden dan
wapres serta pemimpin politik lainnya. Sebelum itu presiden sempat mengirimkan
kawat pada Syafrudin Prawiranegara untuk membentuk PDRI di Sumatera. Apabila
tidak sanggup maka diserahkan pada Sudarsono, AA Maramis dan LN Palar untuk
membentuk pemerintah pelarian RI di India.
Pada tanggal 28 Januari 1948 DK PBB memutuskan penghentian
operasi militer Belanda dan para pemimpin RI yang ditawan harus dikembalikan.
Pada tanggal 14 April 1949 diadakan perjanjian ROOM ROYEN di bawah pengawasan
UNCI ( perubahan dari KTN ) dan pada tanggal 7 Mei 1949 terjadi kesepakatan :
a. Pernyataan Delegasi Indonesia
1. Menghentikan perang gerilya
2. Bekerjasama mengembalikan keamanan
b. Pernyataan Delegasi Belanda
1. Menyetuji pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta
2. Menghentikan operasi militer serta membebaskan para
pemimpin RI dan selekasnya mengadakan KMB
D. HASIL KMB DAN KELANJUTAN KONFLIK INDONESIA-BELANDA
D. HASIL KMB DAN KELANJUTAN KONFLIK INDONESIA-BELANDA
KMB dilaksanakan di DENHAAG ( Negeri Belanda ) pada tanggal
22 Agustus 1949 sd 29 Oktober 1949 dengan hasil keputusan :
a. Belanda menyerahkan kedaulatan RI kepada RIS
a. Belanda menyerahkan kedaulatan RI kepada RIS
b. Antara RIS dan Belanda akan diadakan hubungan Uni
Indonesia- Belanda yang dikepalai oleh ratu Belanda
c. Tentara Belanda akan ditarik mundur dan tentara KNIL akan
dibubarkan
d. Masalah Irian Barat akan dibicarakan setahun setelah penyerahan kedaulatan.
d. Masalah Irian Barat akan dibicarakan setahun setelah penyerahan kedaulatan.
Pada tanggal 27 Desember 1949 dilakukan penyerahan
kedaulatan oleh Belanda kepada RIS yang wilayahnya bekas kekuasaan Belanda
tanpa Irian Barat. Penyerahan kedaulatan dilakukan di tiga tempat antara lain :
a. Amsterdam dilakukan oleh Ratu Belanda kepada PM RIS
b. Yogyakarta dilakukan oleh Pemerintah RI pada pemerintah
RIS
c. Jakarta dilakukan oleh Wakil Tinggi Mahkota Belanda
kepada RIS
Pembentukan Negara RIS ( 16 negara bagian ) berdasarkan isi
KMB ternyata tidak disetujui oleh masyarakat Indonesia dan dengan tegas mereka
menuntut dibubarkannya RIS dan kembali pada Negara Kesatuan RI mengingat
Bahasa, bendera maupun hari Nasional sama dengan RI. Berdasarkan hasrat dan
desakan Rakyat Indonesia maka pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS dibubarkan dan
dibentuk NKRI dan saat itu juga Konstitusi RIS diganti dengan UUD Sementara RI
dan bangsa Indonesia segera memasuki era baru yaitu Demokrasi Liberal.
BAB
III
ANCAMAN DISINTEGRASI BANGSA
A.
PKI MADIUN 1948
Munculnya PKI merupakan perpecahan
pada tubuh SI ( Sarikat Islam ) yang mendapat pengaruh ISDV ( Internasionalisme
Sosialisme Democratise Vereeniging ) yang didirikan oleh HJFM. Snevliet Dkk
pada bulan Mei 1914 di Semarang yang pada bulan Desember diubah menjadi PKI.
Pada tanggal 13 Nopember 1926
melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Belanda. Pada tanggal 18 September
1948 MUSO memimpin pemberontakan terhadap RI di Madiun. Tujuannya ingin
mengubah dasar negara Pancasila menjadi dasar negara komunis. Pemberontakan ini
menyebarhampir di seluruh daerah Jawa Timur namun berhasil di gagalkan dengan
ditembak matinya MUSO sedangkan Semaun dan Dharsono lari ke Rusia.
B. DI/TII
1. JAWA BARAT
Dipimpin oleh Sekarmaji Marijan
Kartosuwiryo karena tidak setuj terhadap isi perjanjian Renville. Sewaktu TNI
hijrah ke daerah RI ( Yogyakarta ) ia dan anak buahnya menolak dan tidak mau
mengakui Republik Indonesia dan ingin menyingkirkan Pancasila sebagai dasar
negara. Untuk itu ia memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia dengan
nama Darul Islam ( DI )
2. JAWA TENGAH
Dipimpin oleh Amir Fatah dan Kyai
Sumolangu. Selama Agresi Militer Belanda ke II Amir Fatah diberi tugas
menggabungkan laskar-laskar untuk masuk dalam TNI. Namun setelah banyak
anggotanya ia beserta anak buahnya melarikan diri dan menyatakan bagian dari
DI/TII.
3. SULAWESI SELATAN
Dipimpin oleh Abdul Kahar Muzakar.
Dia berambisi untuk menduduki jabatan sebagai pimpinan APRIS ( Angkatan Perang
Republik Indonesia Serikat ) dan menuntut aga45r Komando Gerilya Sulawesi
Selatan ( KGSS ) dimasukkan ke dalam APRIS dengan nama Brigade Hasanuddin.
Tuntutan tersebut ditolak oleh pemerintah sebab hanya mereka yang memenuhi
syarat saja yang akan menjadi tentara maka terjadilah pemberontakan tersebut.
4. ACEH
Dipimpin oleh Daud Beureueh Gubernur
Militer Aceh, karena status Aceh sebagai daerah Istimewa diturunkan menjadi
sebuah karesidenan di bawah propinsi Sumatera Utara. Ia lalu menyusun kekuatan
dan menyatakan dirinya bagian dari DI/TII. Pemberontakan ini dapat dihentikan
dengan jalan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh ( MKRA ).
5. KALIMANTAN SELATAN
Dipimpin oleh Ibnu Hajar, ia
menyatakan dirinya bagian dari DI/TII dengan memperjuangkan kelompok rakyat
yang tertindas. Ia dan anak buahnya menyerang pos-pos kesatuan tentara serta
melakukan tindakan pengacauan yang pada akhirnya Ibnu Hajar sendiri ditembak
mati.
C. APRA ( Angkatan Perang Ratu Adil )
Pemberontakan ini dipimpin oleh
Kapten Raymond Westerling bekas tentara KNIL. Tujuannya agar pemerintah RIS dan
negara Pasundan mengakui APRA sebagai tentara negara Pasundan dan agar negara
Pasundfan tidak dibubarkan/dilebur ke dalam NKRI.
D.
ANDI AZIS
Beliau merupakan komandan kompi
APRIS yang menolak kedatangan TNI ke Sulawesi Selatan karena suasananya tidak
aman dan terjadi demonstrasi pro dan kontra terhadap negara federasi. Ia dan
pasukannya menyerang lapangan terbang, kantor telkom, dan pos-pos militer TNI.
Pemerintah mengeluarkan ultimatum agar dalam tempo 4 x 24 jam ia harus
mempertanggung jawabkan perbuatannya.
E. RMS ( Republik Maluku Selatan )
Pemberontakan ini dipimpin oleh Dr.
Christian Robert Stevenson Soumokil bekas jaksa agung NIT ( Negara Indonesia
Timur ). Ia menyatakan berdirinya Republik Maluku Selatan dan
memproklamasikannya pada 25 April 1950. Pemberontakan ini dapat ditumpas
setelah dibayar mahal dengan kematian Letkol Slamet Riyadi, Letkol S. Sudiarto
dan Mayor Abdullah.
F. PRRI/PERMESTA
Setelah Pemilu I dilaksanakan,
situasi semakin memburuk dan terjadi pertentangan . Beberapa daerah merasa
seolah-olah diberlakukan secara tidak adil ( merasa dianaktirikan ) sehingga
muncul gerakan separatis di Sumatera yaitu PRRI
( Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia ) dipimpin oleh Kolonel Ahmad Husen dan PERMESTA ( Piagam Perjuangan Rakyat Semesta ) di Sulawesi Utara dipimpin oleh D.J. Somba dan Kolonel Ventje Sumual.
( Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia ) dipimpin oleh Kolonel Ahmad Husen dan PERMESTA ( Piagam Perjuangan Rakyat Semesta ) di Sulawesi Utara dipimpin oleh D.J. Somba dan Kolonel Ventje Sumual.
G. G 30 S/PKI
Pada tanggal 30 September 1965
jam03.00 dinihari PKI melakukan pemberontakan yang dipimpin oleh DN Aidit dan
berhasil membunuh 7 perwira tinggi. Mereka punya tekad ingin menggantikan
Pancasila sebagai dasar negara dengan Komunis-Marxis. Setelah jelas terungkap
bahwa PKI punya keinginan lain maka diadakan operasi penumpasan :
1. Menginsyafkan kesatuan-keasatuan yang dimanfaatkan oleh PKI
1. Menginsyafkan kesatuan-keasatuan yang dimanfaatkan oleh PKI
2. Merebut studio RRI dan kantor
besar Telkom dipimpin Kolonel Sarwo Edhy Wibowo dari RPKAD
3. Gerakan pembersihan terhadap
tokoh-tokoh yang terlibat langsung maupun yang mendalanginya.
Akhirnya PKI dinyatakan sebagai
partai terlarang dan tidak boleh lagi tersebar di seluruh wilayah Indonesia
berdasarkan SK Presiden yang ditanda tangani pengemban Supersemar Ltjen
Soeharto yang menetapkan pembubaran PKI dan ormas-ormasnya tanggal 12 Maret
1966.
BAB IV
PERKEMBANGAN POLITIK DAN EKONOMI SERTA PERUBAHAN MASYARAKAT DI INDONESIA DALAM UPAYA MENGISI KEMERDEKAAN
PERKEMBANGAN POLITIK DAN EKONOMI SERTA PERUBAHAN MASYARAKAT DI INDONESIA DALAM UPAYA MENGISI KEMERDEKAAN
A.
PERKEMBANGAN POLITIK DI INDONESIA DALAM UPAYA MENGISI KEMERDEKAAN
1. DEMOKRASI LIBERAL
Pada masa berlakunya Konstitusi RIS
( 1949 ) dan UUDS ( 1950 ) bangsa kita melaksanakan pesta Demokrasi Liberal
dengan menggunakan sistem pemerintahan secara parlementer, di mana kepal negara
adalah presiden sedangkan kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri dan
bertanggung jawab pada Parlemen ( DPR ). Pada masa itu situasi politik tidak
stabil karena sering terjadi nya pergantian kabinet dan sering terjadi
pertentangan politik di antara partai-partai yang ada. Adapun kabinet yang
pernah memerintah antara lain :
a.
Kabinet Natsir ( 6 September 1950 – 20 Maret 1951 )
Kabinet ini jatuh karena ada mosi tidak percaya bahwa M.
Natsir tidak mampu menyelesaikan masalah Irian Barat dan sering terjadi
pemberontakan sehingga muncul gerakan DI/TII, Andi Azis, APRA, RMS dsb.
b.
Kabinet Sukiman ( 26 April 1951 – 3 April 1952 )
Masalah yang dihadapinya adanya pertukaran nota antara Menlu
Ahmad Subarjo dengan Duber AS Merle Cochran tentang bantuan ekonomi dan militer
berdasarkan Mutual Security Act ( MSA ) atau UU kerjasama keamanan.
c.
Kabinet Wilopo ( 3 April 1952 – 3 Juni 1953 )
Masalah yang dihadapinya yaitu :
1. Gerakan separatis di Sumatera dan Sulawesi
1. Gerakan separatis di Sumatera dan Sulawesi
2. Peristiwa 17 Oktober
3. Peristiwa Tanjung Morawa
d. Kabinet
Ali I ( 31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955 )
Masalah yang dihadapinya yaitu pemberontakan DI/TII di Jawa
Barat, Aceh dan Sulawesi serta pergantian KSAD dari Bambang Sugeng pada Bambang
Oetoyo
e. Kabinet
Burhanudin Harahap ( 12 Agustus 1955 – 3 maret 1956 )
Pada masa ini berhasil melaksanakan Pemilu I dengan 2 periode
, tanggal 29 September 1955 memilih anggota DPR dan tanggal 15 Desember 1955
memilih anggota Badan Konstituante. Pemilu I ini dimenangkan oleh 4 partai
besar yaitu PNI, Masyumi, NU dan PKI.
f. Kabinet
Ali II ( 24 Maret 1956 – 14 Maret 1957 )
Masalah yang dihadapinya yaitu timbulnya gerakan anti China
dan pemberontakan PRRI/PERMESTA.
g. Kabinet
Djuanda
Kabinet ini jatuh karena Badan Konstituante tidak bisa
membuat UUD yang baru pengganti UUDS sehingga presiden mengeluarkan Dekritnya
tanggal 5 Juli 1959 dan mengumumkan berlakunya Demokrasi Terpimpin.
2. DEMOKRASI TERPIMPIN
Karena Badan Konstituante tidak dapat membuat UUD baru
pengganti UUDS maka pada tanggal 5 juli 1959 jam 17.00 hari jum’at Presiden
Soekarno mengeluarkan Dekritnya yang berisi :
a. Pembubaran Badan Konstitiante
a. Pembubaran Badan Konstitiante
b. Berlaku kembalinya UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS
c. Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu singkat
Sejak saat itu Presiden mengumumkan
berlakunya sistem Demokrasi Terpimpin yang di dalamnya banyak terjadi
penyimpangan dan penyelewengan terhadap UUD 1945 antara lain :
a. MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup
a. MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup
b. Presiden mengangkat MPRS
c. Pidato presiden yang berjdul ” Penemuan Kembali Revolusi kita ”
dijadikan GBHN
d. Lembaga tinggi dan tertinggi negara
dijadikan pembantu presiden
e. Presiden membubarkan DPR hasil
pemilu dan menggantikannya dengan DPR-GR
Pada masa Demokrasi Terpimpin
Presiden lebih anyak dipengaruhi oleh PKI dan PKI memainkan peranan pentingnya
sehingga mendapatkan perlakuan istimewa dari presiden. Dalam rangka mewujudkan
tujuannya maka PKI melakukan tindakan antara lain :
a. Dalam Negeri
1. Berusaha menyusup ke parpol dan
ormas yang menjadi lawan
politiknya kemudian memecah belah
politiknya kemudian memecah belah
2. Dalam bidang pendidikan
mengusahakan agar ajaran Marxis
Leninisme menjadi salah satu masta pelajaran wajib
Leninisme menjadi salah satu masta pelajaran wajib
3. Dalam bidang militer,
mengindoktrinasi perwira ABRI dengan ajaran
komunis
komunis
b. Luar Negeri
Berusaha mengubah politik luar
negeri yang bebas dan aktif menjurus ke
negara-negara yang komunis.
negara-negara yang komunis.
B. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEGAGALAN PENYUSUNAN UUD BARU
Badan Konstituante yang terbentuk
hasil pemilu 1955 bertugas merumuskan konstitusi/UUD yang tetap sebagai
pengganti UUD Asementara tahun 1950 bersidang pada tanggal 20 Nopember 1956.
Ternyata dalam sidangt tersebut diwarnai dengan perdebatan sengit, para anggota
Badan Konstituante lebih banyak mementingkan urusan partainya sendiri daripada
kepentingan rakyat. Untuk itulah maka pada 21 Pebruari 1957 mengajukan gagasan
yang disebut Konsepsi Presiden yang berisi :
a. Demokrasi terpimpin
b. Kabinet Gotong Royong yang beranggotakan
semua wakil parpol
c. Pembentukan Dewan Nasional yang
beranggotakan semua wakil partai politik
Konsepsi ini ditolak oleh beberapa
partai seperti Masyumi, NU, PSII, Partai Katolik dan PRI karena lebih banyak
didominasi oleh PKI. Pada tanggal 22 April 1959 dihadapan sidang Badan
Konstitante presiden mengumumkan kembali ke UUD 1945 namun jumlah pendukung
tidak mencapai KUORUM sehingga situasi tetap tidak menentu. Untuk itulah maka
presiden mengeluarkan dekritnya pada tanggal 5 Juli 1959.
C. KEBIJAKAN EKONOMI PEMERINTAH DENGAN KONDISI EKONOMI NASIONAL DAN DAERAHSAMPAI TAHUN 1965
1. SISTEM EKONOMI LIBERAL
a. Nasionalisasi De Javasche Bank
Sejak tahun 1951 Bangsa Indonesia
hanya mengandalkan hasil perkebunan tanpa ditunjang oleh barang ekspor lain
sedangkan barang impor semakin bertambah. Untuk itu pemerintah pada masa
kabinet Sukiman menasionalisasi Bank milik Belanda menjadi milik Indonesia
dengan nama Bank Indonesia. Usaha ini bertujuan untuk mengatasi krisis keuangan
saat itu dan untuk menata ekonomi9 ekonomi Indonesia ke arah yang lebih baik.
b. Sistem ekonomi Gerakan Benteng
b. Sistem ekonomi Gerakan Benteng
Sistem ini merupakan gagasan Dr.
Soemitro Djoyohadikusumo yang intinya merupakan suatu kebijakan untuk melindungi
pengusaha pribumi namun gagal karena para pegusaha Indonesia lamban dalam
usahanya dan ada yang menyalahgunakan bantuan pemerintah.
Usaha ini dilanjutkan oleh Menteri Yusuf Wibisono, pengusaha Indonesia diberikan pinjaman modal dengan harapan akan menjadi produsen dan dapat menghemat devisa negara.
Usaha selanjutnya dilakukan oleh Menteri Perekonomian Mr. Iskaq Cokrohadiosuryo yang mengutamakan tumbuh dan berkembangnya pengusaha swasta nasional pribumi.
c. Sistem ekonomi Ali-Baba
Usaha ini dilanjutkan oleh Menteri Yusuf Wibisono, pengusaha Indonesia diberikan pinjaman modal dengan harapan akan menjadi produsen dan dapat menghemat devisa negara.
Usaha selanjutnya dilakukan oleh Menteri Perekonomian Mr. Iskaq Cokrohadiosuryo yang mengutamakan tumbuh dan berkembangnya pengusaha swasta nasional pribumi.
c. Sistem ekonomi Ali-Baba
Merupakan bentuk kerjasama antara
pengusaha pribumi ( Ali ) dan non pribumi ( Baba). Ide inipun mengalami
kegagalan karena pengusaha non pribumi lebih berpengalaman dan pengusaha
pribumi hanya diperalat untuk mempermudah mendapatkan kredit.
2. SISTEM EKONOMI PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN
a. Devaluasi mata uang
Tanggal 24 Agustus 1959 pemerintah
mendevaluasi mata uang Rp. 100,00 menjadi Rp. 100,00 dan Rp. 500,00 menjadi Rp.
50,00, sementara yang di bawah Rp. 100,00 tidak didevaluasi. Tujuan devaluasi
untuk meningkatkan nilai rupiah dan rakyat kecil tidak dirugikan.
b. Menekan laju inflasi
b. Menekan laju inflasi
Dalam upaya membendung aju inflasi
pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU no. 2 tahun 1959 dan
mulai berlaku sejak tanggal 25 Agustus 1959 dengan maksud untuk mengurangi
banyaknya uang yang beredar agar dapat memperbaiki kondisi keuangan dan
pereknomian negara.
c. Melaksanakan pembangunan nasional
Pada tanggal 28 Maret 1963 Presiden
Soekarno menyampaikan Deklarasi Ekonomi ( DEKON ) di Jakarta.Tujuannya adalah
untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari
imperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi yang berpegang pada sistem ekonomi
berdikari.
0 komentar:
Posting Komentar